Perbedaan Tanggung Jawab Bank dan Kantor Akuntan Publik atas Laporan keuangan

bank

Siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan bank? Ada anggapan bahwa dengan adanya proses audit dari kantor akuntan publik maka penyusunan laporan keuangan perusahaan diserahkan dan dibuatkan oleh kantor akuntan publik. Padahal berdasarkan standar auditing, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan yang dibuat perusahaan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Dengan kata lain, kantor akuntan publik tidak bertanggungjawab atas pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah mutlak tanggung jawab dari pengurus. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengurus bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prinsip akuntansi yang sehat.

Tanggung jawab pengurus dan kantor akuntan publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Tanggung Jawab Hasil Akhir
Pengurus bank Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Akuntan Publik Memeriksa Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi Laporan Audit

Sejalan dengan tanggung jawab pengurus dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pasal 69 ayat 3 Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa ”Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”.

Kewajiban membuat Laporan Keuangan

Bank mempunyai kewajiban membuat Laporan Tahunan (annual report), Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus bank (pasal 31 PBI 3/22/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan).

Dalam PBI ini tidak dijelaskan definisi pengurus, namun dalam SEBI, kata pengurus atau kepengurusan terdiri dari anggota komisaris, direksi dan pejabat eksekutif (SEBI 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan SEBI No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 Perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia).

Sanksi terhadap Bank

  1. Bank yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak disajikan sesuai ketentuan Bank Indonesia, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp. 50 juta dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 100 juta (Pasal 37 PBI 3/22/2001).
  2. Sanksi administratif terhadap bank berupa (Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 /UU Perbankan):
    • penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan;
    • pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus bank;
    • pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;
    • pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara;
    • larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
    • mengumumkan nama bank yang dikenakan sanksi dan informasi yang menyebabkan bank dikenakan sanksi berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia melalui home page Bank Indonesia.
  3. Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan PBI dan atau standar Akuntansi keuangan yang berlaku, selain dikenakan sanksi administratif, terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang Undang Perbankan.

Sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal 49 ayat 1 adalah pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar. Sementara pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar (Pasal 50 UU Perbankan)

Adapun yang dimaksud dengan pihak terafiliasi terdiri dari:

    • Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
    • Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    • Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
    • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
  1. Khusus untuk laporan keuangan keuangan triwulanan, sanksi bagi bank yang terlambat mempublikasikan adalah (Pasal 38 PBI 3/22/2001) :
    • Jika penyampaian laporan tidak melampaui 1 bulan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
    • Jika penyampaian laporan telah melampaui 1 bulan, dikenakan sanksi:

1) Kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100 juta dan setinggi-tingginya sebesar Rp 500 juta;

2) Pengumuman nama bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia pada home page Bank Indonesia dan 1 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

3) Bank yang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan namun tidak menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 30 juta.

4) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam PBI dan atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau surat komentar (management letter) dari akuntan publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data bank ke Bank Indonesia, maka:

a) Setelah diberi peringatan 2 kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100 juta dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500 juta;

b) Dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan sanksi pidana pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 Undang Undang Perbankan seperti nomor 2 dan 3 diatas.

Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PBI 3/22/2001 dikenakan :

  1. Sanksi administratif berupa (Pasal 39 PBI 3/22/2001) :
    • penghapusan nama Akuntan Publik dari Daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia;
    • penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dalam audit bank dari Kantor Akuntan Publik yang sama; dan
    • penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
  2. Sanksi Pidana sesuai pasal 50 Undang Undang Perbankan seperti sanksi terhadap bank pada nomor 3 diatas.
  3. Kewajiban akuntan publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank adalah (Pasal 19 PBI 3/22/2001) :
    • melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit;
    • memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditemukannya: 1) pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
    • menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Bank Indonesia;

KinerjaBank.com/reiner